KPK Akan Dampingi Pertamina Untuk Pelaksanaan Proyek-proyek Infrastruktur Strategis di Sektor Energi

KPK Akan Dampingi Pertamina Untuk Pelaksanaan Proyek-proyek Infrastruktur Strategis di Sektor Energi

JAKARTA - Direksi PT Pertamina (Persero) melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kerangka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi untuk proyek-proyek strategis perusahaan dan perbaikan berkelanjutan dan menyeluruh terhadap tata kelola energi dari hulu ke hilir.

 

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan jajaran direksi Pertamina dipimpin Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto diterima Ketua KPK Agus Rahardjo beserta seluruh pimpinan KPK di kantor KPK hari ini, Kamis (24/03). Menurut dia, pertemuan direksi Pertamina dan pimpinan KPK dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dalam upaya pembenahan tata kelola energi dari hulu ke hilir.

 

“Pertamina telah memiliki inisiatif korporasi melalui program Breakthrough Project New Initiatives yang tahun lalu memberikan efisiensi sebesar US$608,4 juta, termasuk di dalamnya berasal dari perubahan pola pengadaan minyak mentah dan produk kepada ISC dan pembenahan tata kelola arus minyak untuk meminimalisasi losses. Dengan adanya koordinasi dan supervisi oleh KPK diharapkan pembenahan tata kelola energi dari hulu ke hilir di Pertamina dapat lebih baik lagi,” kata Wianda.

 

Dia mengatakan sebagai BUMN, Pertamina memiliki tanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional mulai dari produksi di hulu, pengadaan impor minyak mentah dan produk, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusiannya. Sebagai bagian dari peran tersebut, Pertamina terus mengembangkan proyek-proyek dan melakukan pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis di sektor energi dengan nilai investasi yang dapat mencapai puluhan miliar US$.

 

“Dengan demikian, tata kelola yang baik sangat diperlukan untuk menutup celah-celah yang berpotensi menimbulkan korupsi dan dalam konteks itulah direksi Pertamina meminta kepada pimpinan KPK yang memiliki kompetensi dan wewenang untuk dapat melakukan pendampingan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek tuntas,” ungkapnya.

 

Wianda juga menambahkan dalam pertemuan tersebut pimpinan KPK sangat mendukung upaya Pertamina. Bahkan, KPK mengharapkan Pertamina dapat menjadi proyek percontohan dari kalangan swasta dan BUMN yang anti korupsi.

 

“Pertamina merasa mendapatkan kehormatan atas kepercayaan tersebut dan segera menyiapkan langkah-langkah aksi nyata untuk perubahan di semua lini bisnis Pertamina.

Share this post